Thursday, October 25, 2018

POTENSI DAN PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN



Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Islam sangat konsisten di dalam mengurangi kemiskinan memiliki konsep sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan shodakah.
Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, tidak heran jika zakat memiliki potensi besar di negara ini. Besarnya potensi zakat tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Setelah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2011 pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-Undang diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.
Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan maupun pembangunan ekonomi. Dengan sumber keuangan untuk pembangunan lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha serta mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama, cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang telah membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial bahkan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.
Harta zakat sesungguhnya masuk kategori harta milik individu (milkiyah fardiyah), yaitu individu yang termasuk 8 ashnaf, bukan milik negara (milkiyah daulah). Namun demikian, sebenarnya pengelolaan zakat tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu atau lembaga sosial. Dengan kata lain, yang disebut Amilin Zakat sebenarnya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka itulah yang berhak mendapatkan bagian harta zakat dari golongan “Amilin Zakat”. Selain mereka bukanlah Amilin zakat, yang berhak mendapat bagian harta zakat. Lembaga-lembaga sosial dapat berfungsi sebagai wakil dalam akad wakalah dari pihak muzakki dalam menunaikan zakat. Meskipun lembaga sosial dalam hal ini bukan bertindak sebagai amil zakat (yang berhak mendapat bagian zakat), tetapi dia berhak mendapat upah (ujrah) atas akad wakalah tersebut, besarnya upah itu adalah di luar harta yang di zakatkan.
Penggunaan zakat oleh penerima zakat (mustahiq) adalah hak mutlak dia, apakah akan dijadikan modal (produktif) maupun untuk konsumsi. Muzakki (pemberi zakat) maupun amil (pengelola zakat) tidak bisa memaksakannya. Akan tetapi mereka dapat menganjurkannya sebagai modal produktif.  Sebaliknya, dana yang dikelola oleh amil berasal dari infaq dan shodaqah dapat digunakan sebagai infaq dan shadaqah produktif. Memang mustahiq zakat sudah tertentu serta terbatas kepada 8 ashnaf sesuai dalil-dalil syar’i yang ada. Jumhur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 ashnaf yang disebutkan oleh Allah, seperti pembangunan masjid, sekolah, alat transportasi, jembatan, sarana pengairan, perbaikan jalan, dan sebagainya. Sebab, kata “innama” (hanyalah) terdapat pada bagian awal surat At-Taubah ayat 60 mengandung pengertian pembatasan (al-hashr).
Islam masih membenarkan ada jalan lain selain zakat untuk berbagai kepentingan umat, seperti pemberantasan kemiskinan dan penyediaan berbagai sarana fisik. Zakat bukan satu-satunya instrumen untuk itu. Banyak pihak dan lembaga yang sudah merintis berbagai instrumen hukum Islam selain zakat untuk kepentingan umat, misalnya dengan shadaqah, wakaf, nadzar, hibah, wasiat, kaffarat, serta lain sebagainya. Penggalangan dan penyaluran dana sosial melalui cara-cara ini lebih fleksibel serta dapat menjangkau berbagai kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sosial.Sebenarnya ada potensi jalan lain yang jika diterapkan dengan baik akan sangat efektif untuk mengatasi berbagai problematika umat. Dana yang diperoleh dan disalurkan bisa sangat besar dan berlipat ganda dari pemanfaatan kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah), seperti shadaqah, wakaf, nadzar, hibah, wasiat, dan kaffarat. Potensi ini akan membutuhkan adanya kebijakan negara agar dapat terwujud. Potensi jalan lain tersebut adalah pemanfaatan harta milik umum (al-intifa’ bi al-milkiyyah al-‘ammah) termasuk berbagai pendapatan darinya, seperti barang-barang tambang dan minyak.
Kekayaan milik umum yang tidak dapat mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negara lah berhak untuk mengelola serta mengeksplorasi bahan tersebut. Dimana hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam baitul mall. Khalifah adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang, pendapatan sesuai dengan ijtihad demi kemashlahatan umat. Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat untuk konsumsi rumah tangga dan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Namun, diperbolehkan menjual dengan mendapatkan keuntungan wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial, sedangkan jika kepemilikan umum dijual kepada pihak luar negeri, diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan.
Menurut hemat penulis, apabila pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan dengan amanah, transparan dan profesional akan memberikan dampak positif terhadap upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga badan pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional harus mengontrol pendistribusian zakat di dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan Standard Operating Procedure(SOP), juga setiap program donator akan menerima berbagai laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Di dalam pengelolaan dan pendistribusian. Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui pengembangan program Integrated Community Development sehingga pendistribusian dari zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin. Penulis berharap semoga pengelolaan dan pendistribusian dari zakat dapat berperan aktif dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

No comments:

Post a Comment