Thursday, October 25, 2018



Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Islam sangat konsisten di dalam mengurangi kemiskinan memiliki konsep sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan shodakah.
Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, tidak heran jika zakat memiliki potensi besar di negara ini. Besarnya potensi zakat tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Setelah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2011 pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-Undang diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.
Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan maupun pembangunan ekonomi. Dengan sumber keuangan untuk pembangunan lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha serta mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama, cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang telah membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial bahkan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.
Harta zakat sesungguhnya masuk kategori harta milik individu (milkiyah fardiyah), yaitu individu yang termasuk 8 ashnaf, bukan milik negara (milkiyah daulah). Namun demikian, sebenarnya pengelolaan zakat tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu atau lembaga sosial. Dengan kata lain, yang disebut Amilin Zakat sebenarnya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka itulah yang berhak mendapatkan bagian harta zakat dari golongan “Amilin Zakat”. Selain mereka bukanlah Amilin zakat, yang berhak mendapat bagian harta zakat. Lembaga-lembaga sosial dapat berfungsi sebagai wakil dalam akad wakalah dari pihak muzakki dalam menunaikan zakat. Meskipun lembaga sosial dalam hal ini bukan bertindak sebagai amil zakat (yang berhak mendapat bagian zakat), tetapi dia berhak mendapat upah (ujrah) atas akad wakalah tersebut, besarnya upah itu adalah di luar harta yang di zakatkan.
Penggunaan zakat oleh penerima zakat (mustahiq) adalah hak mutlak dia, apakah akan dijadikan modal (produktif) maupun untuk konsumsi. Muzakki (pemberi zakat) maupun amil (pengelola zakat) tidak bisa memaksakannya. Akan tetapi mereka dapat menganjurkannya sebagai modal produktif.  Sebaliknya, dana yang dikelola oleh amil berasal dari infaq dan shodaqah dapat digunakan sebagai infaq dan shadaqah produktif. Memang mustahiq zakat sudah tertentu serta terbatas kepada 8 ashnaf sesuai dalil-dalil syar’i yang ada. Jumhur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 ashnaf yang disebutkan oleh Allah, seperti pembangunan masjid, sekolah, alat transportasi, jembatan, sarana pengairan, perbaikan jalan, dan sebagainya. Sebab, kata “innama” (hanyalah) terdapat pada bagian awal surat At-Taubah ayat 60 mengandung pengertian pembatasan (al-hashr).
Islam masih membenarkan ada jalan lain selain zakat untuk berbagai kepentingan umat, seperti pemberantasan kemiskinan dan penyediaan berbagai sarana fisik. Zakat bukan satu-satunya instrumen untuk itu. Banyak pihak dan lembaga yang sudah merintis berbagai instrumen hukum Islam selain zakat untuk kepentingan umat, misalnya dengan shadaqah, wakaf, nadzar, hibah, wasiat, kaffarat, serta lain sebagainya. Penggalangan dan penyaluran dana sosial melalui cara-cara ini lebih fleksibel serta dapat menjangkau berbagai kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sosial.Sebenarnya ada potensi jalan lain yang jika diterapkan dengan baik akan sangat efektif untuk mengatasi berbagai problematika umat. Dana yang diperoleh dan disalurkan bisa sangat besar dan berlipat ganda dari pemanfaatan kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah), seperti shadaqah, wakaf, nadzar, hibah, wasiat, dan kaffarat. Potensi ini akan membutuhkan adanya kebijakan negara agar dapat terwujud. Potensi jalan lain tersebut adalah pemanfaatan harta milik umum (al-intifa’ bi al-milkiyyah al-‘ammah) termasuk berbagai pendapatan darinya, seperti barang-barang tambang dan minyak.
Kekayaan milik umum yang tidak dapat mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negara lah berhak untuk mengelola serta mengeksplorasi bahan tersebut. Dimana hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam baitul mall. Khalifah adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang, pendapatan sesuai dengan ijtihad demi kemashlahatan umat. Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat untuk konsumsi rumah tangga dan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Namun, diperbolehkan menjual dengan mendapatkan keuntungan wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial, sedangkan jika kepemilikan umum dijual kepada pihak luar negeri, diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan.
Menurut hemat penulis, apabila pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan dengan amanah, transparan dan profesional akan memberikan dampak positif terhadap upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga badan pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional harus mengontrol pendistribusian zakat di dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan Standard Operating Procedure(SOP), juga setiap program donator akan menerima berbagai laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Di dalam pengelolaan dan pendistribusian. Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui pengembangan program Integrated Community Development sehingga pendistribusian dari zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin. Penulis berharap semoga pengelolaan dan pendistribusian dari zakat dapat berperan aktif dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sunday, October 21, 2018



Uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar merupakan mata uang emas yang diambil dari Romawi, sedangkan dirham adalah maya uang perak warisan peradaban Rusia. Dalam al-Qur’an dan Hadits, dua logam mulia ini telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang, sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputaran jazirah Arab. Pada masa itu, sudah banyak mata uang asing masuk negeri Hijaz, mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I.
Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut fiat money. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Dahulu ketika dunia masih mengikuti standar emas memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas, namun telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Lalu bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syariah? Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak akan berlaku riba sehingga kalau ada orang berhutang Rp. 100.000, kemudian mengembalikan kepada pemberi hutang sebanyak Rp. 120.000 dalam tempo 3 bulan tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah uang emas dan perak, yang di haramkan tukar-menukar dengan kelebihan adalah emas dan perak, uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya.
Jawaban sebenarnya dapat kita cari dari penjelasan bahwa mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta kata Umar bin Khattab. Ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama adalah karena “tsumuniyyah”, yaitu barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Qur’an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Riba berlaku pada uang kertas, uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat dari padanya.
Ada dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga. Spekulasi dalam pengertian Keynes, tidak akan pernah ada dalam ekonomi Islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi nol dalam ekonomi Islam. permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Keperluan uang tunai yang dipegang dalam jangka waktu penerimaan pendapatan dan pembayaran. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Apabila seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi, disini tidak ada interval waktu untuk menjembataninya.
Dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi, sesungguhnya persediaan uang tunai yang dipegang akan lebih besar dari proporsi dalam interval antara penerimaan dan pendapatan. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai yang rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian, dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama. Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi, memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan tidak disangka untuk pembelian di muka. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga dan merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif.

Monday, October 15, 2018


Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dimana kita diharuskan memilih salah satu diantara kedua hal tersebut, antara haq-batil, halal-haram serta baik-buruk. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan selalu melakukan aktivitas ekonomi terutama aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari hari. Aktivitas ini dilakukan atas dasar kebutuhan dan keinginan sesuai dengan tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Indonesia sebagai anggota ASEAN sangat berpotensi untuk dibanjiri barang-barang konsumsi. Membanjirnya barang-barang tersebut memang memiliki nilai positif bagi konsumen, dalam hal ini akan semakin banyaknya alternatif pilihan barang dan jasa dapat dikonsumsi. Namun demikian, di lain sisi apabila hal ini tidak disikapi secara bijaksana justru menumbuhkan budaya konsumtif pada masyarakat. Yang pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak didasarkan lagi pada teori kebutuhan (need), tetapi didorong oleh hasrat (desire) dan keinginan (want).
Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari suatu peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur yang penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan motivasi pemanfaatan sumber daya pendapatan untuk hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual menjadi preferensi serasi antara individu dan sosial, termasuk saringan dalam mewujudkan kebaikan kemanfaatan dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Konsumsi dalam Islam memiliki batasan yang harus diperhatikan selain halal yaitu tidak secara berlebih-lebihan. Di dalam membelanjakan harta terutama dalam berkonsumsi harus dilakukan secara wajar, karena Allah tidak suka dengan sikap mubazir.
Dalam ekonomi Islam, konsumsi merupakan permintaan sedangkan produksi adalah penawaran. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidup. Syariat Islam menginginkan manusia mencapai kesejahteraan. Maslahah maknanya jauh lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Di dalam teori ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi barang. Kegunaan ini dirasakan sebagai sebuah rasa "tertolong" dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut.
Perilaku konsumsi menurut teori ekonomi konvensional tentunya tidak dapat diterima begitu saja oleh teori ekonomi Islam. Konsumsi Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang sangat penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlu memperhatikan orang lain. Diharamkan juga bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan mashlahah dari pada utilitas. Pencapaian suatu mashlahah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqasid syariah), tentu harus menjadi tujaun dari kegiatan konsumsi. Ajaran Islam tidak melarang menusia memenuhi kebutuhan atau keinginannya selama dengan pemenuhan tersebut, martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada dimuka bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan.
Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materiil dan aspek spritual dalam konsumsi. Dari kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan setiap muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna total dan nilai guna marjinal di dalam konsumsi, sehingga setiap Muslim akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari tiap-tiap barang yang di konsumsi yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Keimanan di dalam diri seseorang ketika menggunakan anggaran mengonsumsi mengantarkan kepada kesadaran bahwa harta hak orang lain harus didermakan, sehingga daya beli masyarakat menjadi merata yang berdampak kepada geliat ekonomi. Konsep konsumsi ekonomi konvensioanl tidak membedakan antara keinginan dan kebutuhan, ketika salah satu atau keduanya tidak dipenuhi, maka akan memiliki dampak yang sangat negatif. Konsumsi Islami juga dapat menjaga kesehatan seseorang karena dia tidak akan mengonsumsi kecuali makanan halal dan baik secara zat serta proses pembuatannya dengan tidak meninggalkan sisi kebersihan.



Publikasi adalah salah satu dari mata rantai dalam penelitian yang berfungsi memperluas ide dan hasil penelitian. Salah satu cara untuk mempublikasikan karya ilmiah dengan mengirimkan manuskrip dalam sebuah jurnal ilmiah. Memilih jurnal bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi untuk pada peneliti pemula. Bagi para peneliti maupun dari mahasiswa yang ingin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal terindeks scopus. Untuk penulis artikel ilmiah bagi pemula harus tahu jurnal yang dituju sesuai dengan kualitasnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:
1.    Buka laman di https://www.scimagojr.com
2.    Mencari jurnal yang di inginkan

3.    Pilih Category
4.    Klik judul jurnal yang di inginkan

5.    Klik show full scope

6.    Klik source


Maka hasilnya akan diarahkan ke website journal
Langkah terakhir setelah memilih jurnal, pastikan bahwa terindeks scopus
Semoga bermanfaat, jangan lupa Like, Follow and Share




Tenaga kerja sebagai salah satu faktor input produksi mempunyai arti penting dalam proses produksi karena semua kekayaan alam menjadi tidak berguna dan tidak memberikan nilai tambah apabila tidak dieksploitasi dan diolah oleh pekerja. Alam telah memberikan kekayaan yang tak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua itu hanya akan tersimpan saja. Banyak negara memiliki kekayaan sumber alam, tetapi karena sumber daya manusianya belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang. Disamping adanya sumber daya alam, juga diperlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengolah sumber alam seoptimal mungkin untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Tenaga kerja yang berkualitas akan sangat menentukan kualitas proses dijalankannya. Melalui proses yang berkualitas tinggi menggunakan faktor input yang baik termasuk di antaranya bahan baku dan tenaga kerja, maka diharapkan akan dihasilkan output yang berkualitas pula. Kemajuan zaman akan menjadikan konsumen butuh dan menginginkan produk yang berkualitas dan semakin lama akan semakin tinggi tuntutannya terhadap kualitas produk. Membangun tenaga kerja yang berkualitas menjadi keharusan dan menjadi salah satu cara memperoleh proses dan output produk berkualitas. Islam memandang adanya beberapa aspek penting untuk memperoleh tenaga kerja berkualitas, diantaranya adalah:
-       Aspek Keilmuan (Q.S. Al-Anbiyaa : 7)
Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.
-       Aspek Ketaqwaan (Q.S. Al-Hujarat : 13)
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
-       Aspek Proaktif (Q.S. Ar-Ra’d : 11)
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”.
-       Aspek Sinergi (Q.S. An-Nissa : 71)
Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama”.
-       Aspek Produktivitas (Q.S. Al-Jumu’ah : 10)
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
-       Aspek Sosial (Q.S. Al-Maa’uun : 1-3)
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.
Jika ke enam aspek tersebut dapat dikembangkan secara dini dan maksimal, maka akan terwujud tenaga kerja yang berkualitas, sehingga akan menambah aset berharga bagi masyarakat. Keluarga sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengelola sumber daya manusia tentunya berperan sangat dominan dalam membentuk kepribadian manusia sebagai calon pekerja yang berilmu, produktif, tawaqal, sinergi, proaktif dan berwawasan sosial. Dimilikinya semua aspek tersebut dalam diri pekerja pasti akan dapat meningkatkan kaulitas tenaga kerja di pasar tenaga kerja.
Peningkatan kualitas dan kemampuan pekerja secara berkelanjutan dapat dilakukan perusahaan melalui pelatihan, yaitu proses sistematik untuk mengubah perilaku pekerja dalam suatu arah tertentu guna meningkatkan hasil atau pencapaian tujuan organisasi. Pelatihan ini penting bagi pekerja karena akan meningkatkan produktivitas kerja dan menumbuhkan kepercayaan akan kemampuan dan prospek kerja yang dimilikinya. Sedangkan bagi perusahaan, pelatihan ini penting karena akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan lebih optimal. Ada dua bentuk pelatihan bagi pekerja, yaitu:
-   On the job training, pelatihan ini melibatkan pekerja secara langsung pada pekerjaan tertentu sehingga pekerja memperoleh pengalaman langsung pada pekerja lain yang sudah lebih dahulu menangani dan memiliki pengalaman kerja.                                                                       
-    Off the job training, pelatihan ini berada di luar lokasi kerja, sehingga pekerja dipersiapkan dan diberi bekal oleh para ahli yang bukan hanya pekerja ahli, di antaranya untuk menambah pengetahuan, teori baru dan kemajuan teknologi baru. 

Sunday, October 14, 2018





Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi sangat tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia international. Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara Indonesia dalam posisi bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.
Menurut Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mencatat keadaaan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 memburuk. Kenaikan tarif dasar listrik dalam setengah tahun terakhir meningkatkan inflasi menjadi 4,9% dari rata-rata tahunan 3,2%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai Agustus 2017, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross ada di level 3,05%. Angka ini meningkat tipis dibandingkan dengan rasio NPL pada Juli 2017 sebesar 3.00%. defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 1% GDP lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2016 sebesar 0,9% GDP. Untuk tahun 2017 defisit transaksi berjalan akan meningkat pada posisi 1,8% GDP.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 akan meningkat dari 2,4% GDP pada tahun 2016 menjadi 2,6% GDP pada tahun 2017. Itupun dengan asumsi penerimaan dari pajak tercapai, jika tidak maka defisit bisa berada di atas 3%. Sampai bulan Mei 2017, pemerintah telah mengambil 53% dari rencana utang untuk mengatasi defisit, penurunan penerimaan pendapatan negara dan utang jatuh tempo. Penjualan ritel yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurun tajam menjadi 4,6% sampai dengan Mei dibandingkan rata-rata pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 9,5%. Posisi cadangan devisa (Cadev) Indonesia akhir Juli 2017 tercatat USD 127,76 miliar, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pada bulan Juni 2017 yang sebesar USD 123,09 miliar.
Posisi cadangan devisa pada akhir bulan Juli 2017 cukup untuk membiayai 9,0 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka cadangan devisa bulan Juli berada di atas standar kecukupan international sekitar 3 bulan impor. Sejumlah indikator daya beli dan pengeluaran masyarakar sepanjang kuartal II 2017, tercatat terus mengalami perlambatan. Dugaan perekonomian yang lesu membuat masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dari pada membelanjakannya. Hal ini terindikasi dari meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DOK) yang mengendap di perbankan. Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan pihak ketiga pada Bank Umum dan BPR yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito) dalam rupiah maupun valuta asing.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), hingga Juni 2017 DPK yang dihimpun perbankan menjadi Rp. 4.991 triliun meningkat 10% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 4.456,8 triliun. Peningkatan jumlah simpanan di bank mengindikasikan perilaku masyarakat terutama bisnis yang cenderung menahan ekspansi bisnisnya di tengah kelesuan ekonomi. Hal ini juga membuat para pelaku bisnis menahan diri menarik fasilitas kredit investasi yang ditawarkan perbankan. Target pajak pada tahun 2017 sangat mungkin tidak akan tercapai. Tanda-tanda tidak akan tercapainya target penerimaan pajak 2017 sudah tampak jelas pada semester I tahun 2017. Penerimaan pajak yang berasal dari pajak, kepabeanan dan bea cukai baru mencapai Rp. 571,9 triliun atau 38,2% dari target dalam APBN 2017 yang sebesar Rp. 1.498,9 triliun dan seharusnya sudah mencapai 50%.

Saturday, October 13, 2018





Berbicara tentang filsafat, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa filsafat merupakan induk dari segala disiplin ilmu pengetahuan kini berkembang sebagai bahan acuan, terutama di kalangan mahasiswa maupun pelajar walaupun masih banyak pandangan kontradiktif mengenai hal ini. Dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan, karena salah satu sumber ilmu pengetahuan pada masa pra-disiplin ilmu, pemikiran secara filsafat menjadi acuan untuk para pemikir visioner yang disebut sebagai seorang filosof atau banyak orang menyebut filsuf, seperti Plato, Socrates, Aristoteles, Phytagoras serta lainnya yang memiliki pemikiran berbeda-beda. Berpikir secara filsafat atau filosofis tidak lepas dari cara berpikir yang kini berkembang di kalangan mahasiswa, yakni kritis, analis dan menuntut pemikiran visionerIlmu dan manusia adalah dua realitas yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu merupakan komponen terpenting dalam mendukung eksistensi manusia, karena secara kodrati manusia adalah hewan berpikir (khayawan an-natiq). Ilmu sebagai suatu realitas, namun juga dipengaruhi oleh cara pandang orang atas ilmu itu sendiri, kemudian dikenal sebagai paradigma. Ada beragam cara pandang atas ilmu meskipun dalam dirinya ilmu itu sebenarnya bersifat objektif. Paradigma itulah yang akan mengarahkan ilmu untuk dikembangkan. Dengan kata lain, ada secara as such (objektif) di satu sisi dan pandangan orang atas ilmu bersifat subjektif di sisi lain.
Keberadaan ilmuwan di dalam perkembangan keilmuan Islam mendapat dukungan negara, bahkan negara menjadi salah satu inspirator munculnya sikap ilmiah dalam mengembangkan ilmu. Perkembangan keilmuan Islam di stimulasi oleh pernyataan dalam al-Qur’an untuk berpikir tentang alam semesta, misalnya terkait penciptaan alam semesta, fenomena turunnya hujan, penciptaan manusia dan lain sebagainya. Tampak jelas cara Islam menempatkan wahyu sebagai sumber, sekaligus sarana yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Karakter keilmuan dalam Islam memang khas, berbeda dengan karakter keilmuan Barat yang hanya mendasarkan pada rasio dan empiris. Intuisi dan wahyu dalam Islam menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam ilmu. Karakter keilmuan memberikan warna perkembangan keilmuan yang ada. Keilmuan Barat bersifat pragmatis materialistis kering dan refleksi atas nilai bersifat spiritual, sedangkan keilmuan di dalam Islam sangat sarat dengan spiritualitas bahkan ilmu dijadikan jalan untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Epistemologi keilmuan Barat bersifat pragmatis materialistik tentu tidak lepas dari pandangan ontologis atas ilmu yang tidak mengakui adanya realitas yang metafisik.
Sesuatu dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan apabila memenuhi dari tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Di dalam filsafat ilmu, ketiga aspek ini disebut dengan metode ilmiah, yaitu suatu cara atau prosedur untuk mengukur sebuah ilmu pengetahuan. Apabila aspek ontologi berbicara tentang hakikat dari sebuah ilmu, aksiologi berbicara tentang fungsi sebuah ilmu dan epistemologi membahas sebuah teori ilmu (the body of knowledge). Ekonomi Islam memiliki landasan aspek epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu. Epistemologi ekonomi Islam mengkaji sumber-sumber dari hukum ekonomi Islam, metodologi dan validitasnya secara ilmiah. Pembahasan filosofis untuk ilmu ekonomi Islam terdiri atas dimensi dari ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pada aspek ontologis terlihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan tercermin dari statemen yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
Kajian aspek epistemologi dalam khazanah keilmuan Islam masih sangat memerlukan pengembangan dan pembahasan. Epistemologi seringkali menjadi materi terlupakan di dalam proses pengembangan keilmuan Islam, padahal aspek epistemologi bagian dasar, akar dan awal suatu ilmu. Epistemologi yang keliru akan merumuskan suatu faham ilmu yang keliru dan menyertakan konsep yang keliru pula. Filsafat dikenal sebagai mother scientiarium, yaitu induk dari segala ilmu. Filsafat selain keberadaannya mendahului ilmu sekaligus meletakkan dasar kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat dikatakan sebagai induk dari segala ilmu, selain dasar alasan historis juga dikarenakan kajian filsafat memiliki sifat mendasar atau mengakar yang tidak lain merupakan suatu pencarian abadi tehadap kebenaran paling hakiki. Peran kajian filsafat ilmu pengetahuan memiliki nafas untuk terus mengalami perkembangan.
Memahami filsafat akan sangat luas hamparan aliran pemikiran yang induknya berasal dari zaman Yunani Kuno, karena jiwa bangsa Yunani tidak dibatasi oleh kekuasaan absolut raja dan kekuasaan pendeta mengendalikan agama, negara dan segala bentuk dalam kehidupan. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa pemikiran filsafat memiliki hubungan erat dengan aspek lainnya, menjelaskan kondisi kultural menjadi akar tumbuhnya tiap aliran pemikiran. Pangkal kondisi ini adalah budaya Yunani Kuno yang memunculkan tradisi berpikir bebas terlepas dari belenggu dominasi otoritas eksternal. Ilmu dalam sejarah perkembangannya tidak dapat dikatakan terlepas dari peranan filsafat setiap praktik keilmuan selalu membutuhkan landasan filosofis khususnya dalam hal keberadaan filsafat ilmu. Proses maupun hasil dari kegiatan keilmuan apapun sangat ditentukan oleh landasan dari filosofis menjadi kerangka, memberi arah dan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa landasan filosofis dari praktik keilmuan yang memuat asumsi dasar, paradigma keilmuan atau cara pandang terhadap ilmu menjadi suatu landasan dalam melakukan pertimbangan untuk menjalani setiap langkah keilmuan.
Kekhasan dari filsafat Islam mempengaruhi karakter dalam dunia keilmuan. Islam sebagai latar teologis tentu saja tidak dapat terlepas dari keberadaan dogma yang dianggap fundamental. Al-Qur’an yang notabene merupakan wahyu dalam filsafat Islam berusaha dirasionalisasikan agar membumi dan mampu dikomunikasikan terhadap manusia itulah fungsi akal manusia (al-aql). Dalam Islam sangat berimpitan dengan keberadaan al-qalb dalam proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap dalil-dalil agama. Perubahan pemahaman al-aql setelah masuk pengaruh filsafat Yunani memahami al-aql dengan arti sama sebagai nous. Dari al-qalb yang mengarahkan pada suatu penghayatan bergeser pada nous dipahami sebagai daya berpikir yang terkonsentrasikan pada fungsi rasio manusia. Hal tersebut kemudian menyebabkan ilmu pengetahuan mampu berkembang dengan pesat di dalam tradisi tanpa mengabaikan Islam sebagai agama. Latar epistemologi dalam filsafat Islam memiliki perbedaan sangat mendasar dibandingkan dengan filsafat Barat. Karakteristik pemikiran Barat sangat teguh terhadap keberadaan pada pembaharuan sesuai jiwa kebebasan bang Yunani, sekaligus rapuh berlandaskan pada sejarah perdebatan yang berlangsung sejak berabad-abad silam dan kemudian menghasilkan berbagai aliran pemikiran yang bersifat dialektis dan tidak pernah sampai pada suatu bentuk akhir.
Filsafat Islam memiliki keteguhan kuat apabila dibandingkan dengan gerakan perkembangan pemikiran filsafat Barat, karena aliran dalam filsafat Islam berada pada lingkaran yang mengalami perkembangan, tetap mempertahankan suatu titik tumpu utama berupa unsur religiusitas. Filsafat Islam memiliki dua sisi yang berbeda dengan mengandalkan metode tertentu untuk membangun argumentasi resional dan berada dalam pengaruh quasi religius yang sangat dominan, baik tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran primer maupun dalam pemilihan premis-premis silogismenya. Hal tersebut kemudian menjelaskan bahwa filsafat Islam dengan proses rasionalisasi fungsi akal (al-aql) mencoba membumikan dan mengkomunikasikan sumber keagamaan kepada nalar manusia. Suatu sikap mengintegrasikan antara unsur-unsur terbaik dalam paradigma Barat dengan wahyu berupa al-Qur’an.

Friday, October 12, 2018


Riba is derived from the derivative word “raba-wa” it has certain meanings as “to increase, to grow, to grow up, to exceed, be more than”. In the specific sense, Riba is generally translated into English as usury or interest but in fact it has a much broader sense under shariah.  Riba is prohibited by the texts of the Qur’an and the Sunnah, this was the conclusion drawn unanimously by the Muslim jurists (fuqaha) and it is also the decisive view of the vast majority of modern Muslim scholars. Despite this general agreement, a confusion persists in the minds of many, jurists and laymen alike, that even though some forms of interest are prohibited, the simple interest charged by banks may not be prohibited by Islamic law.
As there is no specification of any particular kind of riba in the Holy Qur’an. However, there is a general agreement among the religious scholars that it is that from of practice of riba which was common before the advent of Islam. usurious transactions were classified into two categories, First, Riba al-Fadl, the excess over and above the loan paid in kind. It lies in the payment of an addition by the debtor to the creditor in exchange of commodities of the same kind. Second, Riba al-Nasi’ah, refers to the interest on loans, its prohibition essentially implies that the fixing in advance of a positive return on a loan as a reward for waiting is not permitted in Islam. Some scholars added a third category of riba named Riba al-Jahiliyah or pre-Islamic Riba, often manifested by the lender asking the borrower at maturity date if he will settle the debt or increase it.
Yet it has not been forbidden in the Qur’an immediately, contrary to this, it has been proceeded slowly and carefully, observed spiritual, social, legal, political, economic situations and in brief. The Prophet Muhammad and his companions have applied this strategy patienly and stably. It is shown that the usury was abolished in two main stages. The first is preparation stage for prohibition of usury and the second is prohibition stage of usury. The preparation stage included three stage, one of them causing people to sense badness of usury and the others psychological and economical preparation against usury in which one lies inside the other historically. This prohibition was realized in the context of not doing injustice and not being exposed to injustice. Within this general framework and aim, the rights of debtors and payees were mutually protected. In order to define the usury prohibited in the Qur’an, we must keep in mind the historical process emphasized so far as well as the strategies of prohibiting and the features formed within this process.
On riba, the direct Quranic references are to be found in four surah or chapters. These verse are an ascending scale which starts with a mere judgment of value, followed by an implicit prohibition, then a limited one and finally, a total and conclusive prohibition. The main reason behind the prohibition of usury in dealing with these commodities is that they were the basic necessities at that time without which the citizens could not live a comfortable life. Gold and Silver were the basic currencies at the time of the Messenger of Allah, which were used for buying and selling purposes. Shariah prohibited the practice of riba on the pretext that if it was used in dealing with these commodities, it would have hurt the interest of the people consequently resulting in the breakdown of the whole society.
Moreover, the detailed varieties of usurious transactions as well as such prohibition have explained and elaborated by the Sunnah. For example, the Messenger of Allah has cursed the one who accepted riba, the one who paid it, the one who recorded it and the two witness of it, saying they were all alike. It is also reported that the Prophet Muhammad has said to the effect “exchange gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt, measure for measure and hand to hand”. Interest in the modern world is categorically prohibited in the Holy Qur’an and practices of the Prophet Muhammad. Riba arises with loan, i.e car loan, home loan, term loan or overdraft, hire purchase loan and personal loan. Riba in savings and fixed deposit account, riba in credit card. More often than not riba is intertwined with modern banking and finance.


Geographically, the island of Lombok is located in the golden triangle of the main tourism destinations in Indonesia, namely Bali in the West, Tana Toraja and Bunaken in the North and Komodo in the East. Being at the crossroads of several international shipping lines Lombok is also positioned as a transit point for sailing boats and yachts. Besides, West of Lombok runs the Wallace line, the flora and fauna “watershed” between Asia and Australia. Consequently, Lombok is home to unique species of flora and fauna, different from the Western part of Indonesia. The “Sasak” are the native tribe of Lombok, covering more than two-thirds of the island. There are also other tribes, such as Samawa and Mbojo from the island of Sumbawa. Small populations of Balinese, Chinese and Arab have inhabited the island of Lombok for hundreds of years.
Lombok has two contrasting parts of nature, Northern and Central Lombok are green and fertile compared to the South as they are strongly influenced by the presence of Mount Rinjani. With an altitude of 3.726 M the Rinjani is the second highest summit of Indonesia. In drier Southern Lombok the white sand beaches extend from East to West. The hilly contour of Southern Lombok creates beautiful reliefs with uniquely shaped bays. Here the diverse beach and ocean landcape features some marvelous surfing spots and other water sports facilities. In addition, Southern Lombok also is home to traditional Sasak villages which still cultivate the traditions of their ancestors.
Know as “island of thousand mosques”, Lombok is increasingly becoming one of the most popular domestic and international tourist destinations in Indonesia. This gives the island ample opportunities to manage and develop its potentials of tourism. Lombok as one of the islands in Indonesia is well known for its natural attraction. There are several tourism sites can find in Lombok. Some of them are coastal tourism, the beauty of Lombok underwater, mountain climbing and historical tour. Tourism site in Lombok is not less attracting than Bali which has been the most prominent destinations of Indonesia tourism. There are some attractive destinations in Lombok such as Senggigi Beach, Gili Trawangan and Rinjani Mountain.
Indonesia government saw Lombok tourism potential and want to develop it towards halal tourism to attract more foreign tourists, especially Muslim populated countries. This effort is supported by the Indonesia government with the acceleration of development on the island of Lombok. The effort made Lombok in 2015 is awarded with two awards (the 1st World’s Best Halal Honeymoon Destination and the 1st World’s Best Halal Tourism Destination) and two awards more in 2016 (the 1st World’s Best Halal Honeymoon Destination and the 1st World’s Best Halal Tourism Destination) from World Halal Tourism Award. Many tourists often continue their trip to Lombok from Bali due to its proximity to Bali and its relatively cheap transportation by ferry or plane. It is common to hear the people of Lombok saying that “when you are in Lombok, you can see both Bali and Lombok”.
West Lombok Nusa Tenggara has many spiritual destination to visit. Spiritual destination for Sasak tribe has at least two meanings, first, go sight seeing to decrease burden or free from daily routinity and secondly, the spiritual destination was aimed at remembering efforts of many Muslim people who had preached Islam at Lombok hundreds years ago. The tombs or cemeteries of those people were visited and then called with spiritual tourism. There are three popular spiritual destinations at West Lombok, i.e Loang Baloq, Bintaro dan Batu Layar. Many people come to that place to symbolize two relations of human being, namely good relation with Allah and good relation with other. Based on reality that those spiritual tourism destination are always crowd of people any time. West Lombok government should to manage those sacred places as well as possible. The best way to realize Muslim spiritual tourism in Lombok it is by cooperating of  West Lombok society with local government.



Zakat is an integral part of the Islamic economic system based on the Islamic teachings and it is aiming at economic well being of the Muslim communities, universal brotherhood and equitable distribution of income. It is designed to establish a community in which every individual or group is committed to social justice, equity and freedom. Islamic economic system are designed not only to attain social well being but rather to gain piety and increase Iman in cognizance with the concept of maqasid al-shariah. Many studies have discussed the objectives in establishing a sound society and improve social well being among communities. Although, the concept of their views regarding the objectives of zakat varies according each writers are of interest, they concluded that is systematic zakat management is ensured, zakat will play a significant role in maintaining social well being among the society.
Zakat, the third pillar of Islam is probably the first pillar of its economic system. It represents the first and most important tool for implementing the economic justice of Islam and provides sustenance to the economically unfortunate, two issues for which Islam is especially sensitive. Zakat is the basis for equitable redistribution of wealth in Islam and the most viable tool for combating poverty and other social and economic in an Islamic society. It is an obligation mentioned in the Qur’an about thirty times, in twenty eight of which, zakat is associated with prayers. This obligation is also emphassised in a number of sayings of the Prophet (peace and blessing of Allah be upon him). Zakat provides the basis of Islamic social welfare and plays the role of solving dangerous problems such as poverty, unemployment, catastrophes, indebtedness and inequitable income distribution in a Muslim society, both at family, community and state levels.
Clearly, giving zakat to those people in eight categories (asnaf), namely the poor, the destitute, those who collect it, reconciling people’s hearts, freeing slaves, those in debt, spending in way of Allah and travelers, serves important social objectives. Zakat covers only the areas called social insurance and social security. Social insurance systems usually require the users to pay premiums and contribution in order to participate in the benefits, while social security systems may be guaranteed by the state from its own budget. Zakat does not make it a condition for any recipient to participate or to have participated in the contributions, zakat simply provides relief to those in needs and collects funds from whoever has excess. Zakat is in fact, the first system of social security ever enacted in the human history, a system that does not depend on individual voluntary charity but on a governmental institution that collects regular contributions and distributes organized relief to all those who are in need.
Although, its argued that zakat alone cannot provide cure to all the socio-economic problems of the society, has to be complemented with other wealth redistribute agents, nonetheless, it is unanimously agreed that zakat is prime and that it plays the most vital role in equitable distribution of wealth in ant Muslim society. The role of government with regard to the collection and distribution of zakat is essential. However, the obligation of zakat is not in any way affected if governments neglect it or in the absence of an Islamic government ot constituted agencies. Where government or it agencies are not responsible for zakat administration, individual Muslim remain religiously obligated to give away their dua zakat by distributing directly or through charitable voluntary organisations to the specified recipients in order to achieve its socio-economic objectives.